PEMBATASAN MATERI MUATAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden merupakan salah peraturan yang masuk ke dalam hierarki
perundang-undangan. Sehingga Peraturan Presiden dianggap penting untuk
dibahas karena ruang lingkup pengaturannya bersifat luas dan dapat berlaku bagi
seluruh rakyat indonesia baik diperuntukkan kepada lembaga khusus ataupun
diperuntukkan bagi keseluruhan masyarakat secara umum. Yang perlu digaris
bawahi disini adalah salah satu materi muatan yang dimuat dalam Peraturan
Presiden berwenang melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Frasa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dianggap terlalu luas dan
dikhawatirkan akan mengakibatkan timbulnya pemerintahan yang absolut.
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan maksud asli
(original intent) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan dasar hukum dari
materi muatan Peraturan Presiden sekaligus menemukan apa saja
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang menjadi dasar bagi presiden
dalam mengeluarkan Peraturan Presiden. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perpres sebagai peraturan pelaksana
undang-undang yang dianggap menyerupai fungsi PP. Sebagai pelaksana PP yang
dianggap kurang efektif. Dan sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan
mencakup ruang lingkup yang sangat luas tanpa adanya batasan dan dasar hukum.
(2) Penegasan materi muatan Peraturan Presiden diperlukan baik untuk Peraturan
Presiden yang merupakan peraturan delegasian maupun Peraturan Presiden
Mandiri yang merupakan bentuk peraturan atribusi. Terutama apabila Peraturan
Presiden tersebut bersifat mandiri maka materi muatan yang diatur kedalam
Peraturan Presidennya benar-benar harus berada dalam ruang lingkup
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan
pemerintahan.