TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENERAPAN ASAS PRIMUM REMEDIUM KASUS PELANGGARAN PERIZINAN USAHA TAMBAK UDANG VANAME DI KABUPATEN KAUR

Kegiatan di bidang perikanan di Indonesia tidak lepas dengan adanya
permasalahan hukum, salah satunya tidak memiliki surat perizinan yang lengkap.
Kegiatan usaha perikanan yang tidak memiliki izin pengelolaan usaha perikanan
merupakan kegiatan yang termasuk tindak pidana di bidang perikanan, Tujuan
penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perikanan
mengenai perizinan, serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan penerapan
hukum terhadap berlakunya asas Primum Remedium dalam tindak pidana
perikanan mengenai perizinan usaha tambak udang vaname berdasarkan Undang�Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, putusan
pengadilan, berita acara pemeriksaan. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan
tindak pidana perikanan mengenai perizinan telah diatur secara jelas didalam
Pasal 92 jo 26 ayat (1) Undang-Undang Perikanan bahwa setiap orang yang
melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP) tindak pidana di bidang perikanan lainnya telah diatur di dalam Undang�Undang No 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 45
tahun 2009 Tentang Perikanan. Hakim memutuskan bahwa perbuatan Ade
Feriwan termasuk kedalam unsur tindak pidana di bidang perikanan karena tidak
memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Namun seharusnya Hukum Pidana
dapat dijadikan sebagai alat terakhir (Ultimum Remedium) dikarenakan
berkenaan dengan izin lingkungan yang berkaitan dengan hukum administrasi
sehingga perlu diselesaikan secara penegakan hukum administrasi bukan ke
penegakan hukum pidana terlebih dahulu.
Kata Kunci : Perikanan, Penegakan Hukum, Perizinan, Primum Remedium