PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PROSTITUSI

dilarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 05 Tahun 2018
Tentang Larangan Prostitusi. Hasil penelitian di Satpol PP Kabupaten Seluma diketahui
bahwa tempat prostitusi terjadi dibeberapa wilayah di Kabupaten Seluma. Metode
penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: (1). Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang
Larangan Prostitusi di Kabupaten Seluma, dilakukan oleh satpol pp Kabupaten Seluma
dengan cara upaya preventif dan upaya represif guna menanggulangi praktek prostitusi
yang terjadi di Kabupaten Seluma. (2). Hambatan penegakan hukum Peraturan Daerah
Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Larangan Prostitusi di Kabupaten Seluma meliputi;
secara yuridis sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku praktek prostitusi kurang
memberikan efek jera. Kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bengkulu sebagai penyidik pegawani negeri sipil belum memadai, dan kurangnya sarana
dan prasana seperti pengadaan personel dan pengadaan jumlah kendaraan patroli yang
dimiliki pihak (SATPOL PP), serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan wanita
tuna susila yang terlibat melakukan praktek Prostitusi untuk tidak mengulanginya
kembali.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018,
Larangan Prostitusi.