PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI DI PROVINSI BENGKULU

Dalam banyak kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan
direktur/pimpinan suatu korporasi dengan pengerjaan proyek dari tahun ke tahun
semakin banyak namun yang diproses melalui sistem peradilan pidana hanya 2
(dua) kasus saja yang dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana
pencucian uang yang dilakukan korporasi suatu perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang, dan selain itu juga tindak pidana pencucian uang merupakan
suatu perbuatan yang merugikan negara. Pada kenyaatannya masih banyak
korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi di Provinsi
Bengkulu tetapi terhadap hukuman yang dijatuhkan korporasi ini belum sesuai
dengan pasal-pasal di atas. Untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang
hasil korupsi oleh korporasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu aparat penegak
hukum mempunyai peran penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana
pencucian uang hasil korupsi oleh korporasi yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Untuk mengetahui dan menggambarkan
penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian
uang hasil korupsi oleh korporasi di Provinsi Bengkulu. (2). Untuk mengetahui
dan menggambarkan hambatan penegakan hukum terhadap korporasi yang
melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi di Provinsi Bengkulu.
Metode penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan non doktrinal.
Hasil penelitian bahwa: (1). Penegakan hukum terhadap korporasi yang
melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi di Provinsi Bengkulu,
masih belum maksimal diselesaikan oleh aparat penegak hukum terbukti sangat
sedikit koroprasi yang diproses melalui sistem peradilan pidana. Ini bisa terlihat
dalam beberapa tahun terakhir bahwa korporasi yang menjadi subjek tindak
pidana pencucian uang hanya 2 (dua) kasus yang diproses oleh aparat penegak
hukum di Provinsi Bengkulu yakni PT. Beringin Bangun Utama tahun 2016 dan
PT. Lian Suasa tahun 2019. (2). Hambatan penegakan hukum terhadap korporasi
yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi di Provinsi Bengkulu
yaitu; faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Korporasi, Pencucian Uang.