PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN TNI ANGKATAN LAUT DI PERAIRAN PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA

Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Luas lautan
Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas
Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luasnya
lautan Indonesia membawa keuntungan tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena
salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Demikian
dengan Perairan Bengkulu yang memiliki Kekayaan alam yang berada di daerah
perairan meliputi kekayaan hayati maupun kekayaan non hayati. Negara Indonesia
memiliki wilayah laut yang luas dan berbatasan langsung dengan banyak negara
di laut oleh karena itu untuk mengamankan wilayah laut atau perairan Indonesia
dari pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maka pengamanan di laut
dilakukan oleh TNI AL yang langsung diperintahkan oleh pemerintah pusat
karena masalah pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia adalah urusan dari
pemerintah pusat yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2004 Tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang
Perairan Indonesia. Dalam hal ini TNI AL juga memiliki tugas atau kewenangan
mengamankan wilayah laut Bengkulu. Permasalahan dalam penelitian hukum ini
adalah tentang pengaturan mengenai Tugas dan kewenangan TNI Angkatan Laut
di perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004
Tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan
Indonesia dan terkait pelaksanaan Tugas dan Kewenangan TNI Angkatan Laut di
perairan provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris
dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Populasi penelitian ini
adalah TNI Angkatan Laut Provinsi Bengkulu yang berjumlah 150 orang dengan
informan yang terdiri dari Danlanal Provinsi Bengkulu, Pengganti Danlanal
Sementara, Komandan KAL Pulau Mego, Komandan KAL Ratu Samban, satu
orang awak KAL Pulau Mego, dan satu orang awak KAL Ratu Samban melalui
teknik sampling yaitu purposive sampling. Jenis data yang digunakan peneliti
adalah data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan
responden dan data sekunder dalam penelitian ini terdiri UUD NRI 1945,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Dalam
penelitian hukum ini diperoleh hasil bahwa Pengaturan mengenai tugas dan
kewenangan TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia telah di atur dalam pasal
5, 6, 7 dan 9 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Pasal 5 menjelaskan
Tentang Peran, pasal 6 menjelaskan Tentang Fungsi, pasal 7 Tentang Tugas dan
pasal 9 mencakup keseluruhan tugas dari TNI Angkatan Laut yaitu sebagai
menjaga pertahanan dan keamanan dalam peran militer, peran polisionil dalam
penyidikan di laut dan fungsi diplomasi menegakkan hukum dan menjaga
keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum
nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi dan Pelaksanaan Tugas
dan Kewenangan TNI Angkatan Laut di perairan Provinsi Bengkulu telah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan dan Undang￾Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang mana Lanal Bengkulu telah
menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang terkait seperti
saat terjadi berbagai bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan atau laut
1
Bengkulu, pihak Lanal Bengkulu telah melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap bentuk pelanggaran di
wilayah perairan Bengkulu dapat dicegah maupun diminimalisir dengan baik.
Kata Kunci : TNI, TNI AL, Tugas dan Kewenangan, Perairan Indonesia, Perairan
Bengkulu.