ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR: 05/G/2014/PTUN.BKL DITINJAU DARI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan
mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa antara Betty Ainun Sari
sebagai Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu dan
Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu sebagai akibat
dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian
dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berupa
penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Selanjutnya bahan hukum dikumpulkan secara online maupun offline, kemudian
dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
pertama, sengketa tersebut bukanlah sengketa tata usaha negara karena tidak
memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Kedua, dalam Pertimbangannya Hakim tidak menyebutkan adanya pilihan hukum
penyelesaian perselisihan kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Daerah
Air Minum Kota Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu dimana seharusnya setiap
perselisihan yang tejadi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Bengkulu dapat dimintakan penyelesaiannya kepada Dinas Tenaga Kerja.
Kata Kunci : Analisis, Putusan PTUN Bengkulu Nomor 05/G/2014/PTUN.BKL.