PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Kota Bengkulu telah berkembang menjadi kota wisata, oleh karena itu
muncul fenomena maraknya warung dan kafe serta banyak tempat penjualan
minuman beralkohol. Warung-warung atau kedai minuman beralkohol tersebut
tidak atau belum memiliki izin dan sebagai tempat penjualan tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol. Kenyataan di lapangan, masyarakat dengan mudah dapat
membeli minuman beralkohol, dan dampak dari mudahnya mengakses minuman
yang memabukkan itu adalah terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Oleh karena itu, penegakan hukum melalui pengendalian dan pengawasan minuman
beralkohol diperlukan, agar penjualan minuman beralkohol dilakukan tidak secara
ilegal. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pengetahuan hukum dan
pendeskripsian empiris pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman
beralkohol di Kota Bengkulu. Memperoleh pengetahuan teknis dan faktor penyebab
kendala pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota
Bengkulu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris
melalui pendekatan yuridis sosiologis. Data dianalisis secara diskriptif dan yuridis
kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol tidak atau belum dijalankan dengan efektif, sebab tempat penjualan
minuman beralkohol di Kota Bengkulu belum dan/atau tidak ada yang memiliki
izin. Minuman beralkohol dijual oleh banyak warung biasa dan marak dibeli oleh
anak dibawah umur. Kendala normatif yaitu belum adanya Peraturan Pelaksanaan
mengenai penjelasan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, kriteria
tempat penjualan, dan pembentukan tim pengawas terpadu. Aparat Satpol Pamong
Praja tidak tegas dalam melakukan tindakan pengendalian dan pengawasan.
Kendala lainnya belum ada mata anggaran untuk pembentukan tim terpadu,
kurangnya jumlah aparat untuk melaksanakan pengawasan dan para penjual yang
tidak mau mengurus izin, serta tarif retribusi yang besar.
Kata Kunci : Peraturan Daerah, Kota Bengkulu, Pengendalian dan
Pengawasan, Minuman Beralkohol.