PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP GURU BANTU DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA DI TINJAU DARI UNDANG�UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Skripsi ini berjudul : “Pelaksanaan Perlindungan Hak Terhadap
Guru Bantu Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara di Tinjau Dari Undang�Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen”. Yang dalam
penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif,
dengan melakukan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual,
dan studi kasus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1).
Bagaimana bentuk perlindungan profesi terhadap Guru Bantu Daerah di
Kabupaten Bengkulu Utara, (2). Faktor apa saja yang menjadi hambatan
Pemerintah Daerah dalam memberikan gaji terhadapt Guru Bantu Daerah di
Kabupaten Bengkulu Utara.
Dalam penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan
penelitian yang disebut diatas dapat disumpukan bahwa: Guru Bantu Daerah
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengaahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan menengah yang diperbantukan pada sekolah negeri
maupun swasta yang bertugas di daerah-daerah terpencil yang pada
umumnya masih kekurangan tenaga pengajar.
Pada rumusan masalah yang pertama mengenai hak-hak yang didapatkan
oleh Guru Bantu Daerah, yang membahas tentang perlindungan profesi
mengenai masalah upah atau gaji atau pendapatan untuk Guru Bantu
Daerah. Seorang Guru Bantu Daerah masih belum mendapatkan hak yang
wajar yang seharusnya mereka terima sesuai dengan Undang-Undang yang
mengatur. Namun Pemerintah Daerah masi berusaha untuk memenuhi
kebutuhan hidup seorang Guru Bantu Daerah. Sedangkan pada rumusan
masalah yang ke dua, yaitu membahas tentang hambatan Pemerintah Daerah
dalam memberikan gaji kepada Guru Bantu Daerah. Pemerintah Daerah
terhambat memberikan gaji kepada Guru Bantu Daerah dikarenakan APBD
di Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat rendah. Itulah sebabnya
mengapa gaji atau upah atau pendapatan Guru Bantu Daerah masih sangat
kecil.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan, Hak, Guru Bantu Daerah