PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KAUR

Tindak pidana korupsi telah menjadi budaya dan kejahatan yang luar
biasa. Upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi
dituntut dengan cara yang luar biasa. Dalam penanganan tindak pidana korupsi
dana desa, kejaksaan yang di dalamnya terdapat jaksa sebagai penyidik dan
penuntut umum dapat secara langsung menanggulangi penyimpangan penggunaan
Dana Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan kejaksaan dalam
menanggulangi tindak pidana korupsi Dana Desa dan untuk mengetahui
hambatan kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi Dana Desa
di Kabupaten Kaur. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini penelitian hukum empiris,
hukum dikonsep sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam
kehidupan nyata. Populasi dari penelitian ini adalah Penyidik dan Penuntut umum
Kejari Kaur, Kepala Desa (aktif) dan Mantan Kepala Desa (tersangka). Metode
penentuan sampel yaitu Purposif Sampling. Data dan sumber data yaitu data
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara terstruktur. Pengelolahan Data dilaksanakan editing data, coding data
dan sistemazing data. Peranan Kejaksaan dalam menanggulangi (upaya preventif)
tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Kaur yaitu dibentuknya TP4D
Kejari Kaur, penyuluhan hukum ke desa-desa dan bekerjasama dengan
Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi hukum kepada Kepala Desa dan
Perangkatnya. Peranan Kejaksaan dalam proses penanganan (upaya represif)
tindak pidana korupsi Dana Desa di Kabupaten Kaur yaitu penyidikan,
penyelidikan, penuntutan dan pelaksaan atas putusan pengadilan. Hambatan yang
ditemukan kejaksaan adalah kurangnya kooperatif saksi-saksi dalam memenuhi
panggilan jaksa dan kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda
tersangka sebagai barang bukti. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan
kepada kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan harus dilaksanakan dengan
merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan dan Peranan Kejaksaan agar lebih
ditingkatkan dalam memberikan edukasi hukum kepada perangkat desa serta
kepada masyarakat terkait dengan Dana desa.
Kata Kunci : Peranan Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa