POLITIK HUKUM PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Politik Hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam
bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai�nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita�citakan. Secara tradisional Ganja merupakan obat-obatan herbal yang terdiri dari
akar, batang, daun, bunga, dan tunas tanaman cannabis sativa, cannabis indica,
cannabis ruderalis. Akan tetapi, penggunaan ganja di Indonesia merupakan
kategori suatu perbuatan melawan hukum. Hal itu merupakan pengejewantahan
atas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Penggunaan
Ganja sebagai Alternatif Pengobatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
perbandinngan (comparative appproach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penggunaan ganja di Indonesia sebagai suatu hal yang dilarang, hal itu
sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1), Lampiran
I angka 8, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam BAB XV Pasal 111
sampai Pasal 116 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika. Oleh karena itu, penggunaan Ganja sebagai alternatif
pengobatan sampai saat ini masih dilarang. Sementara faktor penghambat
penggunaan Ganja sebagai alternatif pengobatan, itu meliputi pertimbangan :
Faktor Yuridis atau Hukum Positif, Faktor Kesehatan dan Keselamatan, Faktor
Budaya Masyarakat, dan Faktor Ketertiban dan Keamanan.
Kata Kunci : Politik Hukum, Ganja Pengobatan, Narkoba, Penyalahgunaan,
Undang-Undang Narkotika.