PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN TOPOS KABUPATEN LEBONG

Otonomi Desa merupakan hak, kewajiban dan kewenangan Desa dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat Desa yang
diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakasa masyarakat Desa. Desa di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong
merupakan salah satu Desa Tertua di Provinsi Bengkulu seharusnya melaksanakan
Kewenangan Lokal berskala Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini,
pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Topos
Kabupaten Lebong. Kedua, untuk apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan non
doktrinal (sosial legal researh). Hasil penelitian menunjukan, pelaksanaan
kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa belum terlaksana secara Optimal, dibuktikan dari banyaknya
point kewenangan lokal berskala Desa yang belum diimplementasikan dalam
pemerintahnya. Kemudian pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan
Topos Kabupaten Lebong menjadi terhambat karena, pertama, jumlah penduduk
Desa yang tidak memenuhi syarat pembentukan Desa baru dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, pendapatan Desa yang belum dikelola
secara efektif. Ketiga, beban penugasan lain dari pemerintah daerah yang terlalu
banyak.
Kata Kunci : Otonomi Desa, Kewenangan Lokal Berskala Desa, Topos