PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi
baik dalam tingkat nasional maupun Internasional. Dengan berkembangnya
teknologi, modus kejahatan perdagangan orang semakin canggih. Perdagangan
orang pada saat ini tidak hanya dapat terjadi di kota-kota besar saja tetapi terjadi
juga di Kota Bengkulu. Kasus yang terjadi di Kota Bengkulu yang sudah diputus
oleh Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Kelas IA dalam waktu 3 Tahun terakhir
2017-2019 terdapat 5 kasus perdagangan orang. Dari kasus yang telah diputus,
perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang relatif
kurang.Dalam hal ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana penerapan
perlindungan hukum terhadapanak yang menjadi korban perdagangan orang itu
sendiri. Tujuan penelitian ini ada dua yakni untuk mengetahui dan
mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi
korban perdagangan orang di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui hambatan apa
saja yang di hadapi oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap tindak pidana perdangan orang di Kota Bengkulu. Metode penelitian ini
dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian hukum bersifat deskriptif Dan
metode penelitiannya yakni metode pendekatan empiris, yaitu jenis penelitian
dengan pendekatan non-doktrinal. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
interview atau wawancara. Pengolahan data melalui tahapan editing. Analisis data
dalam penelitian ini dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban
perdagangan orang di Kota Bengkulu yakni dirahasiakannya identitas diri korban,
korban mendapatkan bantuan hukum, bantuan medis, perlindungan atas keamanan
diri korban. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan
perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Kota Bengkulu
yakniberhubungan dengan faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor
sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Perdagangan Orang.