TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30/PUU�XVI/2018 TENTANG UJI MATERIL PASAL 182 HURUF L UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam
undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya
didasarkan hukum.Demi tercapainya bermacam macam kepentingan dan tujuan
yang beraneka ragam, perlu adanya figur yang disebut pemerintah untuk
memimpin dan mengarahkan demi tercapainya kepentingan dan tujuan
tersebut.Kekuasaan terdiri dari tiga macam kekuasaan yaitu eksekutif,legislatif
dan yudikatif.Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki
kewenangan sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir.Mengenai
judicial review, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang�undang.Penelitan ini difokuskan pada persoalan terhadap putusan Mahkamah
Konstitusi nomor: 30/puu-xvi/2018 tentang uji materil pasal 182 huruf l undang�undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan menggunakan metode penelitian
normatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan
dengan menggunkan sumber data-data primer dan sekunder dari teori, asas,
norma, doktrin, dan pasal-pasal peraturan terkait.Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata
yang telah dianalisis sehingga mampu menerangkan suatu permasalahan yang
dihadapi.Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa akibat dari putusan Mahkamah
Konstitusi nomor: 30/puu-xvi/2018 tentang uji materil pasal 182 huruf l undang�undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu menimbulkan adanya pemaknaan frasa
yang berbeda dan mengakibatkan adanya pro dan kontra dalam dinamika politik.
Kata Kunci : Judicial Review,Konstitusi