PENERAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BENGKULU

Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan. Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak,
Hak tersebut salah satunya yaitu Mendapatkan Pembebasan Besyarat. Narapidana
yang mengajukan maupun diberi pembebasan bersyarat harus melengkapi
persyaratan administrasi Yaitu: Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3
berkelakan baik,masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan
Narapidana . Penelitian terhadap penerapan pemberian pembebasan bersyarat di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Kota Bengkulu untuk mengetahui proses
pemberian pembebasan bersyarat dan hambatan yang terjadi selama pemberian
pemebasan bersyarat. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum empiris dengan
menggunakan pendekatan Nondoctrinal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
penerapan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll
A Kota Bengkulu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32
tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan yakni dapat diberikan pembebasan bersyarat apabila narapidana
melengkapi syarat administrasi dan subyektif serta adanya pengkhususan terhadap
narapidana yang di pidana di atas 5 tahun yaitu harus membuat surat jc.
Kata Kunci: Penerapan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana