PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN PRODUK MAKANAN TANPA LISENSI HALAL DI KOTA BENGKULU

Urgensi penelitian ini melihat bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap
PT.GIANT Bengkulu, dimana sanksi yang diberikan kepada pihak PT. GIANT
tidak sesuai dengan yang Pasal 204 dan Pasal 205 serta Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014 mengenai tidak dicantumkannya penjelasan produk makanan
tersebut tidak halal yang berakibatkan kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bentuk penegakan hukum tindak
pidana pendistribusian produk makanan tanpa lisensi halal di Kota Bengkulu dan
hambatan penegakan hukum tindak pidana pendistribusian produk makanan tanpa
lisensi halal di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum empiris yaitu berupa penelitian diarahkan kepada studi terhadap hukum
sebagai law in action (hukum sebagai fakta), karena hukum berinteraksi dengan
pranata-pranata sosial. Selanjutnya Jenis pendekatan penelitian hukum ini
menggunakan metode pendekatan non dotrinal lalu mengumpulkan populasi dan
sampel melalui wawancara yang mendalam, lalu dianalisis menggunakan metode
yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan Hukum
Tindak Pidana Pendistribusian Produk Makanan Tanpa Lisensi Halal di Kota
Bengkulu yakni : a) Penegakan hukum terhadap produk makanan yang tidak
mencantumkan lisensi halal di Kota Bengkulu dalam kasus yang terjadi
PT.GIANT dilakukan dengan 2 tahapan yakni penegakan hukum preventif dan
penegakan hukum represif. Dimana dalam penegakan hukum preventif
dilakukannya sosialisasi dan sidak rutin terhadap peredaran produk makanan
tanpa lisensi halal di setiap supermarket terutama di PT. GIANT. Sedangkan
penegakan hukum secara represif dilakukan dengan pemberian sanksi dan
hukuman terhadap PT.GIANT yang telah melanggar aturan dalam KUHP dan
Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk
makanan halal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu. b)
Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dan pengawasan
terkait makanan tidak halal di Kota Bengkulu adanya 5 lima faktor penyebabnya
yaitu, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan dalam mengamanatkan
penyidik PPNS tertentu mana yang secara khusus berwenang dalam melakukan
penegakan hukum, kurang efektifnya kerjasama antara instansi terkait, tindak
mendukungnya sarana dan fasilitas, ketidaktahuan masyarakat akan hak dan
kewajibannya sebagai konsumen, dan berubahnya budaya hukum masyarakat.
Kata Kunci: Pendistribusian, Makanan, Lisensi Halal