KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU NOMOR : SK.821.L.1074 TAHUN 2019 TENTANG PENONAKTIFAN SEKRETARIS DAERAH

Diterbitkannya surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor :
SK.821.L.1074 Tahun 2019 Tentang Penonaktifan Sekretaris Daerah
menimbulkan isu hukum tentang keabsahan Gubernur dalam melakukan tindakan
pemerintahan yaitu menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),
karena seharusnya tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum termasuk
menerbitkan KTUN, syarat keabsahan suatu KTUN diatur dalam Pasal 53 ayat (1)
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 53 ayat (1) meliputi 1) harus
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 2) dibuat sesuai prosedur dan 3) substansi
yang sesuai dengan objek keputusan, Untuk melihat keabsahan keputusan
Gubernur Provinsi Bengkulu ini, maka permasalahan tersebut diteliti melalui
metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan hasil
penelitian menunjukan bahwa terdapat cacat yuridis pada surat keputusan yang
dikeluarkan Gubernur Provinsi Bengkulu, padahal dalam melakukan tindakan
pemerintahan, Gubernur tidak boleh bertindak melakukan penyalahgunaan
kewenangan (detournement de pouvoir), tidak boleh bertindak sewenang-wenang
(willikeur) dan harus sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),
Sehingga akibat hukum yang timbul karena keputusan dibuat oleh badan/Pejabat
yang bertindak sewenang-wenang mengakibatkan surat keputusan dikatakan tidak
sah.
Kata kunci : Keabsahan, Keputusan Gubernur, cacat yuridis, akibat hukum.