TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP SYARAT DOMISILI CALON KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 mencabut Pasal
33 huruf g UU Desa terkait persyaratan calon Kepala Desa untuk berdomisili didesa
dan paling sedikit tinggal satu tahun didesa setempat. Dicabutnya pasal tersebut
menimbulkan konflik dimasyarakat desa sebab akan ada calon kepala desa yang
berasal dari luar desa yang belum mengenal karakteristik dari suatu desa. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan MK ini melanggar asas otonomi
desa dan akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU�XIII/2015 terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan
menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian ini disimpulkan bahwa Putusan MK 128/PUUXIII/2015 telah melanggar
asas otonomi desa sebab otonomi desa mengamanahkan desa dipimpin oleh orang
yang mampu mengatur dan menggurus urusan pemerintahan desa dengan
mengedepankan nilai-nilai luhur yang telah ada dan diakui oleh masyarakat desa.
Sedangkan Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Putusan MK
128/PUUXIII/2015 menimbulkan konflik sosial yang tajam antara Kepala Desa
dengan perangkat desa dan masyarakat karena Kepala Desa yang berasal dari luar
desa baru mengenal dan mempelajari karakteristik dan nilai-nilai luhur yang ada di
desa.
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepala Desa, Otonomi Desa,
Pemerintahan Desa, Akibat Hukum