PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN GARIS SEMPADAN PANTAI OLEH KEGIATAN TAMBAK UDANG DI KABUPATEN KAUR

Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian
ruang, salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk
mewujudkan tertib tata ruang. Kegiatan tambak udang di wilayah pesisir pantai
Kabupaten Kaur merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat
untuk memanfaatkan ruang pesisir sebagai tempat usaha budidaya perikanan,
namun dalam proses kegiatan tambak udang di wilayah pesisir pantai Kabupaten
Kaur memiliki beberapa masalah, seperti pelanggaran garis sempadan pantai dan
pelanggaran instrumen perizinan yang dilakukan oleh kegiatan tambak udang.
Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran garis sempadan pantai oleh
kegiatan tambak udang di Kabupaten Kaur merupakan salah satu bentuk
pengendalian tata ruang dengan melakukan proses pengenaan sanksi adminsitratif
maupun pidana terhadap pelanggaran sempadan pantai, Sempadan pantai
merupakan salah satu kawasan lindung yang diatur dalam Undang-Undang
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun Perda RTRW memiliki
jarak ditetapkan minimal 100 meter dari titik pasang tertingi air laut yang
berfungsi sebagai kawasan lindung perlindungan setempat untuk mencegah
terjadinya abrasi pantai dari kegiatan yang dapat menggangu/merusak fungsi dan
kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk
tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan
fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan
pelestarian pantai. Akan tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat ini
masih terjadi pelangaran garis sempadan pantai oleh kegiatan tambak udang di
Kabupaten Kaur, dengan adanya pelanggaran tersebut instansi terkait telah
berupaya melakukan proses penegakan hukum administratif tetapi penegakan
hukum atas pelanggaran tersebut tergolong masih lemah karena masih banyak
tambak udang yang melanggar tetapi masih beroperasi, hal ini tidak lepas dengan
tidak tegasnya pemerintah daerah serta pengaturan mengenai sanksi pelanggaran
garis sempadan pantai yang kurang jelas.
Kata Kunci : Penataan Ruang, izin, Sempadan Pantai, Penegakan Hukum.