PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM KOTA BENGKULU MENGENAI PENGGUNA MEDIA SOSIAL YANG MEMBERIKAN INFORMASI HOAX TENTANG KEJAHATAN

Berkomunikasi wajib menggunakan etika komunikasi dengan baik dan
benar. Begitupun dalam hal menyebarkan informasi harus sesuai dengan fakta,
hal itu diatur dalam pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik. Media sosial sebagai tempat untuk memberikan dan
menerima informasi, yang diharapkan informasi yang diberikan adalah informasi
yang baik dan benar namun faktanya justru disalahgunakan oleh pengguna media
sosial itu sendiri untuk memberikan bahkan menyebarkan informasi bohong di
media sosial. Penelitian ini untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum kota
Bengkulu mengenai penyalahgunaan media sosial dengan memberikan informasi
hoax tentang kejahatan, serta untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum
dalam menindaklanjuti pengguna media sosial yang memberikan infromasi hoax
tentang kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris, dengan menggunakan data primer
dan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum Kota
Bengkulu memiliki persepsi yang hampir sama, yang pada pokoknya berpendapat
bahwa hoax merupakan sebuah berita palsu yang tidak diketahui kebenarannya,
dan pengguna media sosial belum bisa diproses secara hukum apabila tidak
memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam UU No 11 Tahun 2008 tetntang ITE,
dan upaya aparat penegak hukum kota Bengkulu dalam menindaklanjuti
pengguna media sosial yang mnyebarkan informasi hoax belum maksimal hanya
diberi teguran dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Kata kunci : Persepsi Aparat Penegak Hukum, Hoax