KONSTITUSIONALITAS SIDANG TERTUTUP PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG�UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG

Proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah
Agung yang dilakukan secara tertutup menimbulkan pertanyaan besar bagi para
Justitia belen. Pengadilan sejatinya memiliki fungsi untuk menegakkan hukum
dan keadilan, sebagaimana amanat dari Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Hal
tersebut haruslah dipahami secara keseluruhan dimana penegakan hukum berjalan
selaras dengan keadilan. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pengujian
peraturan perundang-undangan tentunya adalah keadilan bagi masyarakat umum.
Proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah
Agung yang tertutup dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Sidang tertutup
pegujian peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan prinsip
keterbukaan sebagaimana amanat dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui dasar hukum dan konstitusionalitas sidang tertutup pengujian
peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, pertama ketentuan dari Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil yang menjadi dasar hukum
Mahkamah Agung dalam melakukan sidang tertutup pengujian peraturan
perundang-undangan, kedua bahwa sidang tertutup pengujian peraturan
perundang-undangan oleh Mahkamah Agung adalah inkonstitusional karena
bertentangan dengan norma konstitusi dan prinsip hukum pengujian peraturan
perundang-undangan.
Kata Kunci: Konstitusionalitas, Sidang Tertutup, Mahkamah Agung, Pengujian
Peraturan.