PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN LOBSTER DI KABUPATEN KAUR

Penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan lobster yang ada di Kabupaten
Kaur belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya tebang pilih dalam
penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan lobster di bawah ukuran yang
ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan lobster di bawah ukuran yang
ada di Kabupaten Kaur dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap
penangkapan lobster di bawah ukuran yang ada di Kabupaten Kaur. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan
lobster di Kabupaten Kaur belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena
hanya terfokus kepada penangkapan benur/bibit lobster yang belum bisa
dikonsumsi, sedangkan untuk penangkapan lobster yang sudah bisa dikonsumsi
namun belum mencapai ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah tidak diproses
oleh aparat penegak hukum. 2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap
pelaku penangkapan lobster di Kabupaten Kaur adalah kurangnya sumber daya
manusia dalam hal ini penyidik yang ada di Kepolisia Resor Kaur maupun
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ada di Dinas Kelautan Kabupaten
Kaur, kurangnya sarana dan pra sarana untuk melakukan patroli di perairan laut
Kabupaten Kaur, masih kurangnya anggaran Dinas Perikanan untuk melakukan
sosialisasi secara rutin, dan juga faktor ekonomi masyarakat.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Penangkapan Lobster, di bawah
ukuran