STEVANI, APRILIA PUTRI and Slamet, Widodo and M., Darudin (2020) ANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![tesis [thumbnail of tesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png) Text (tesis)
            
              
Text (tesis)
STEVANI APRILIA PUTRI-B1A016141 (SKRIPSI).pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (3MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung 
jawab orang tua terhadap hak keperdataan anak pasca perceraian, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Bahwa akibat suatu 
perceraian oleh kedua orang tua yaitu hak-hak keperdataan anak tidak dipenuhi,
seharusnya putusnya perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan 
segala kewajiban orang tua terhadap anak karena suatu akibat perceraian. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan 
pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. 
Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di 
Kabupaten Bengkulu Selatan tidak diterapkan sesuai dengan Undang-Undang 
yang telah mengatur hak dan kewajiban orang tua, anak-anak kurang mendapat 
perhatian kedua orang tua setelah terjadinya perceraian, sehingga anak tidak 
mendapatkan sepenuhnya hak-hak yang seharusnya diberikan, 2. Akibat hukum 
bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah 
perceraian yang pertama, terhadap pihak yang dibebani biaya nafkah apabila tidak 
melaksanakan kewajibannya dapat dimintakan eksekusi, eksekusi dapat berupa 
sita harta, jika orang tua merupakan Pegawai Negeri maka dapat diminta 
pemotongan gaji secara langsung pada instansi bersangkutan, kedua terhadap 
pemegang hak asuh apabila tidak melaksanakan kewajibannya dapat diminta 
permohonan pencabutan kuasa asuh.
Kata Kunci: Perceraian, Tanggung jawab, Hak-Hak Keperdataan Anak
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) | 
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) | 
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science | 
| Depositing User: | irma rohayu | 
| Date Deposited: | 22 Sep 2023 02:26 | 
| Last Modified: | 22 Sep 2023 02:26 | 
| URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/16213 | 

