HARMONISASI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKSANAAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Tindak Pidana Kerugian Keuangan Negara dalam penyalahgunaan
wewenang diatur dalam dua instrumen hukum yaitu hukum administrasi dan
hukum pidana. Tindak Pidana kerugiajn keuangan negara banyak dijumpai dalam
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Karena dalam menjalani
sistem pemerintahan para pejabat memiliki peranan penting untuk melanjutkan
pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan nya penelitian ini menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan
perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui
bahwa terdapat disharmonisasi antara semangat yang dibawa oleh Pasal 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian
diperbaharui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan semangat pembentukan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan dalam pencapaian tujuan negara yang dituangkan dalam semangat
supremasi konstitusi terhadap prinsip negara kesejahteraan (Walfare State).
Penulis melihat perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pasal 4 Undang�Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk tetap melanjutkan
penyelesaian tindak pidana korupsi walaupun kerugian keuangan negara telah
dikembalikan, bahwa antara hukum pidana dan hukum administrasi harus sejalan
dengan semangat konstitusi dalam pengelolaan keuangan negara agar kemudian
dengan proses hukum yang ada sisi keadilan restoratif dan kesejahteraan rakyat
(walfare state) tercapai.
Kata kunci : Tindak Pidana kerugian keuangan negara,
Penyalahgunaan wewenang, Harmonisasi, Korupsi, keadilan restorative,
walfare state.