PENGATURAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENURUT KONSEP DESENTRALISASI ASIMETRIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Ummu, Salamah and Ardilafiza, Ardilafiza and P.E.Suryaningsih, P.E.Suryaningsih (2020) PENGATURAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENURUT KONSEP DESENTRALISASI ASIMETRIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.

[thumbnail of tesis] Text (tesis)
SKRIPSI.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (2MB)

Abstract

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan suatu perwujudan konsep
desentralisasi asimetris di Indonesia dalam rangka mewujudkan prinsip
kebhinekaan. Secara yuridis konstitusional ketentuan mengenai pemberian
otonomi khusus ini tertera dalam Pasal 18B UUD NRI 1945, yang mana negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dalam rangka
pengejawantahan Pasal 18B inilah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Untuk mendapatkan
penyelesaian secara ilmiah, maka permasalahan tersebut diteliti melalui metode
yuridis-normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, konseptual
dan teoritis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian otonomi khusus bagi
provinsi Papua yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan
supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan
ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarkat Papua, dalam
rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi Papua dan
mewujudkan agenda yang mendasari penerbitannya, yaitu berkenan dengan cita�cita dan tujuan negara kesatuan republik indonesia yang tertuang dalam konstitusi
UUD 1945, yaitu membangun masyarakat indonesia yang adil, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 belum sepenuhnya berhasil
dibuktikan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, indeks pembangunan
manusia yang masih rendah dan taraf kesejahteraan hidup serta upaya disentegrasi
yang masih sering terdengar.
Kata Kunci : Pasal 18B UUD NRI 1945, Otonomi Khusus, Papua, Desentralisasi
Asimetris.

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined])
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: irma rohayu
Date Deposited: 22 Sep 2023 07:26
Last Modified: 22 Sep 2023 07:26
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/16239

Actions (login required)

View Item
View Item

slot gacor terbaik

slot gacor terpercaya

Situs Resmi Bisawd

slot gacor 4d

Slot Terpercaya

Slot Gacor bet 200