KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN NORMA PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan yang
diberikan secara langsung oleh konstitusi untuk menguji suatu undang-undang
terhadap undang-undang dasar yang putusannya bersifat final dan mengikat.
Pembentuk undang-undang sebagai sebuah lembaga politik yang membentuk
undang-undang dalam pelaksanaannya tidak selalu mentaati putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi. Beberapa undang-undang ternyata memuat kembali
norma-norma hukum yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian
ini bertujuan untuk (1) menjelaskan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (2) menjelaskan
mengenai dapatkah lembaga pembentuk undang-undang memuat kembali norma
yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu undang-undang.
Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif dengan pendekatan
konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini
bahwa (1) putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah bagian dari hukum perundang�undangan , terdapat pembagian atau pengelompokan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi terkait pengujian suatu undang-undang. Pertama, putusan Mahkamah
Konstitusi yang memaknai atau memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal
dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana
kedudukan dari putusan ini sama halnya dengan penjelasan konstitusi. Kedua,
putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan makna ataupun membatalkan
pasal-pasal tertentu atau keseluruhan dari undang-undang, yang mana kedudukan
dari putusan ini berlaku layaknya sebuah undang-undang dan kedudukan putusan
Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
haruslah ditindak lanjuti dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pembentukan
ataupun perubahan suatu undang-undang. (2) lembaga pembentuk undang-undang
(DPR dan Presiden) tidak dapat memuat kembali norma yang telah dibatalkan
oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu undang-undang, , pemuatan kembali
norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam suatu undang�undang merupakan suatu ketidaktaatan yang secara nyata ditunjukkan oleh
lembaga pembentuk undang-undang.
Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembentukan Undang-undang,
Pemuatan Kembali