IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DI KOTA BENGKULU

Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana
Indonesia relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan
secara langsung terhadap korban. Lemahnya kemampuan profesionalisme
penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak
menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi
korban yang tidak akurat menjadi penyebab terjadinya salah tangkap. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai hak rehabilitasi dan
ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dan penerapan hukum mengenai
hak rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap di Kota
Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif.
Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui
wawancara dan studi dokumen. Data yang didapat kemudian diolah dengan teknik
editing dan dianalis dengan metode induktif-deduktif atau sebaliknya. Hasil
penelitian menyatakan ketentuan hukum mengenai hak rehabilitasi dan ganti
kerugian terhadap korban salah tangkap tidak sesuai dengan penderitaan dan
kerugian yang dialami korban serta implemenasi hak rehabilitasi dan ganti
kerugian terhadap korban salah tangkap di kota Bengkulu belum dapat berjalan
dengan baik dikarenakan masih ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi
implementasi hak rehabilitasi dan ganti kerugian tersebut. Hambatan-hambatan
tersebut yaitu kurangnya pengetahuan tentang hukum dalam masyarakat,
profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
kurangnya aturan mengenai pelaksanaan hak rehabilitasi dan ganti kerugian
terhadap korban salah tangkap, dan proses hukum yang tidak sederhana dan
memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu perkara serta
kerugian yang dialami korban salah tangkap.
Kata Kunci : Rehabilitasi, Ganti Kerugian, Korban Salah Tangkap