PENGATURAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENURUT KONSEP DESENTRALISASI ASIMETRIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan suatu perwujudan konsep
desentralisasi asimetris di Indonesia dalam rangka mewujudkan prinsip
kebhinekaan. Secara yuridis konstitusional ketentuan mengenai pemberian
otonomi khusus ini tertera dalam Pasal 18B UUD NRI 1945, yang mana negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dalam rangka
pengejawantahan Pasal 18B inilah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Untuk mendapatkan
penyelesaian secara ilmiah, maka permasalahan tersebut diteliti melalui metode
yuridis-normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, konseptual
dan teoritis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian otonomi khusus bagi
provinsi Papua yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan
supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan
ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarkat Papua, dalam
rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi Papua dan
mewujudkan agenda yang mendasari penerbitannya, yaitu berkenan dengan cita�cita dan tujuan negara kesatuan republik indonesia yang tertuang dalam konstitusi
UUD 1945, yaitu membangun masyarakat indonesia yang adil, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 belum sepenuhnya berhasil
dibuktikan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, indeks pembangunan
manusia yang masih rendah dan taraf kesejahteraan hidup serta upaya disentegrasi
yang masih sering terdengar.
Kata Kunci : Pasal 18B UUD NRI 1945, Otonomi Khusus, Papua, Desentralisasi
Asimetris.