AKIBAT HUKUM JUAL BELI MENGGUNAKAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana
hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan.
Selanjutnya Jenis pendekatan penelitian hukum ini menggunakan metode
pendekatan konseptual lalu mengumpulkan bahan hukum dengan prosedur yang
digunakan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan metode yuridis
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum jual beli
menggunakan mata uang virtual bitcoin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2011 tentang mata uang yakni : a) Keabsahan Jual Beli Menggunakan
Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Perdagangan ditinjau dari Undang�Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bitcoin bukanlah mata uang
yang sah dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai alat
pembayaran dan penerbit dari alat pembayaran. Bitcoin dapat di legalisasi namun
dengan perspektif yang berbeda dengan memandang bitcoin sebagai komoditas
seperti emas atau batu bara dan bukan sebagai mata uang.b). Akibat Hukum Bagi
Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi
Perdagangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang bahwa Pemerintah Indonesia selaku regulator melepaskan tanggungjawabnya
untuk memberikan regulasi terkait bitcoin. Implikasi dari tidak adanya pengaturan
mengenai penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial
di Indonesia yang adalah pengakuan terhadap kedudukan bitcoin.
Kata kunci : Akibat Hukum, Jual Beli, Bitcoin.