STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH BEKAS HAK BARAT YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI DESA HUTA NAMORA KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR

Lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960 secara tegas
mengatur mengenai konversi hak-hak atas tanah yang semula diatur menurut
ketentuan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UUPA menjadi hak-hak
atas tanah menurut ketentuan UUPA. Di Desa Huta Namora Kecamatan
Pangururan Kabupaten Samosir sebagian tanah belum memiliki kekuatan
hukum dan masih merupakan tanah bekas hak Barat yang berstatus tanah
Eigendom. Hak Eigendom merupakan hak milik dalam pengaturan tanah barat.
Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria tanah Eigendom sudah tidak ada lagi karena harus
dikonversikan ke dalam hak-hak tanah yang baru. Penelitian ini membahas
masalah tentang bagaimana status hukum hak atas tanah bekas hak barat yang
dikuasai masyarakat di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten
Samosir serta apa faktor penghambat dalam pendaftaran tanah bekas hak barat
yang dikuasai masyarakat di Desa Huta Namora Kabupaten Samosir. Jenis
penetlitian merupakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis. Pada Pasal 24 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dapat memudahkan masyarakat di Desa Huta
Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir bahwa konversi tanah
eigendom masih dapat dilakukan melalui pendaftaran hak-hak lama, sehingga
statusnya dapat berubah menjadi hak milik dengan dibuktikan alat-alat bukti
mengenai adanya hak atas tanah. Terjadi penghambat masyarakat dalam
mengkonversi tanah bekas hak barat karena adanya kesulitan pemenuhan
Tarombo yang merupakan syarat permohonan pembuatan sertipikat tanah.
KATA KUNCI: Konversi, Hak Barat, Samosir