PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DESA RINDU HATI KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu
dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan
prakasa masyarakat Desa. Salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan dalam
pembentukan peraturan desa dibidang Tata Ruang Desa, yang kemudian diatur dalam
Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 9
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.Tujuan Penelitian ini adalah Pertama, Untuk
mengetahui dan memahami pelaksanaan kewenangan lokal desa dalam penyusunan
rencana tata ruang Desa Rindu Hati Kecamataan Taba Penanjung Kabupaten
Bengkulu Tengah.Kedua, untuk mengetahui dan memahami yang menjadi hambatan
dalam penyusunan rencana tata ruang Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung
Kabupaten Bengkulu Tengah.Penelitain ini merupakan penelitian hukum
empiris.Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan
bahwa.Pertama, Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa Rindu Hati sejauh
ini belum terlaksa.Akan tetapi, penataan ruang dan peruntukan ruang kawasan
pedesaan Rindu Hati sejauh inimengikuti bentang alam dan lahan secara turun
temurun yang ditetapkan dalam berita acara Musyawarah Perencanaan
Pembangunan.Kedua, bahwa pelaksanaan pembentukan peraturan desa dibidang tata
ruang Desa Rindu Hati menjadi terhambat dengan alasan sebagai berikut; Belum
adanya pedoman tentang mekanisme pembentukan Tata Ruang Desa, belum adanya
identifikasi, inventarisasi dan penetapan kewenangan berdasarkan kewenangan lokal
berskala desa oleh pemerintahan desa dan pemerintah kabupaten/kota, belum adanya
kejelasan mengenai tata ruang desa dalam rencana tata ruang wilayah
kabupaten,minimnya kegiatan sosialisasi dari pemerintah daerah terkait kewenangan
desa, sertakurangnya pemahaman dan keaktifan badan permusyawaratan desa dalam
mendorong terbentuknya Perdes Tata Ruang Desa.
Kata unci : Kewenangan Lokal Bersekala Desa, Tata Ruang Desa, Desa Rindu
Hati