ANALISIS YURIDIS NORMATIF FORMULASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI INDONESIA SAAT INI DAN MASA YANG AKAN DATANG

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan salah satu asas
dalam hukum acara pidana yang eksistensinya dimaksudkan dalam rangka
menjamin terciptanya sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berkepastian
hukum pada tiap-tiap tahapan dan oleh seluruh komponen pelaksana sistem
peradilan pidana pada suatu negara hukum. Indonesia mencampurkan dua model
penegakan hukum, yakni crime control model yang berfilosofi pada praduga
bersalah (presumption of guilty) dan due process of law yang berfilosofi pada
praduga tak bersalah (presumption of innocence), dimana selain daripada itu
diatur pula ketentuan mengenai upaya paksa dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada persoalan formulasi asas praduga tak
bersalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, dan bagaimana
seharusnya bentuk pembaharuan yang ideal terhadap formulasi asas praduga tak
bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa yang akan datang
dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan
perbandingan (comparative approach). Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa
asas praduga tak bersalah merupakan asas yang dinyatakan secara konkret
(dinormakan) dengan diferensiasi formulasi yang berbeda di dalam 3 (tiga)
undang-undang, yakni penjelasan umum butir ke-tiga huruf c KUHAP sebagai
suatu kewajiban, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia sebagai suatu hak, dan Pasal 8 ayat (1) Undang�Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai
kewajiban. Mengenai penahanan bukan merupakan pelanggaran terhadap hak
asasi manusia (konteks praduga tak bersalah), sepanjang memenuhi usur/tidak
menyimpangi ketentuan Pasal 21 ayat (1), dan ayat (4) KUHAP, diperlukan
perbaikan dalam ketentuan mengenai rumusan tersangka dalam Pasal 1 butir 14
KUHAP, diperlukan pula penentuan subjek hukum yang dibebani kewajiban
untuk menganggap tidak bersalah terhadap seorang yang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, serta pemuatan
norma sekunder berupa sanksi dan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi
dalam hal kewajiban praduga tak bersalah tidak dipatuhi.
Kata Kunci: Formulasi Normatif Asas Praduga Tak Bersalah.