KEWENANGAN CAMAT DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA DI BENGKULU TENGAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA

Peneliti akan membahas kewenangan Camat dalam mengevaluasi Rancangan
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di
Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada
Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes dan
Rancangan Peraturan Desa Tentang P-APBDes. Tujuan Penelitian ini untuk
mengetahui dan menganalisis kewenangan camat dalam hal evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Tentang APBDes di Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan
Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan
Desa Tentang APBDesdan Rancangan Peraturan Desa Tentang P-APBDes.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan
adalah sumber data primer dan sekunder. Dalam mengumpulkan data peneliti
menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah dilakukan
penelitian maka dapat disimpulkan kewenangan camat dalam melakukan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes dan P-APBDesdi
Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan berdasarkan amanat pengaturan yang
diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah, PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Desa, PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,
Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan
Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian
Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan
Desa Tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa Tentang P-APBDes.
Kata Kunci: Kewenangan Camat, Peraturan Desa, APBDesa.