PENGAWASAN PREVENTIF PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Peraturan daerah yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi daerah, proses
penyusunan maupun implementasinya perlu dipantau secara terus menerus untuk
memberikan jaminan kepada publik bahwa semua ketentuan yang diatur dalam
perda tersebut sudah mengikuti norma-norma/kaidah-kaidah yang berlaku yaitu
memenuhi persyaratan sebagai peraturan yang baik. Sehingga diperukan
pengawasan, hal inilah yang membuat penulis menganggap perlu dilakukannya
analisa terhadap kedudukan pengawasan preventif peraturan daerah. Metode
penelitian yang digunakan adalah normative. Hasil penelitian menyatakan bahwa
Pengaturan pengawasan preventif peraturan daerah berdasarkan undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hanya terbatas pada konsep
yang bersifat administratif evaluasi (evaluative administrative) saja.pengaturan
pengawasan preventif peraturan daerah berdasarkan undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belumlah memuat secara penuh tujuan
dari pengawasan. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah lebih kepada pengawasan represif dibandingkan
prefentif. Ketentuan dan model pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menujukan bahwa
model pengawasan preventif terhadap suatu produk hukum daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dianut oleh Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak secara rinci
mengatur pola pengawasan pada produk hukum daerah yang menekankan pada
pengesahan Peraturan daerah (Perda).
Kata Kunci: Kedudukan, Pengawasan Preventif, Peraturan Daerah,
Undang-undang