TOGIANA, FEBRIYANTI SIRAIT and Hamzah, Hatrik and Edra, Satmaidi (2020) PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELUMA DENGAN BKSDA PROVINSI BENGKULU. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![tesis [thumbnail of tesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png) Text (tesis)
            
              
Text (tesis)
TESIS.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (25MB)
Abstract
Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa peranan Jaksa 
Pengacara Negara sebagai mediator berikut kekuatan hukum yang mengikat 
terhadap proses penyelesaian sengketa antar instansi pemerintahan yang dilakukan 
oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut. Metode penelitian yuridis normatif melalui 
pendekatan undang-undang dan studi kasus dilengkapi data sosiologis sebagai 
penunjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa antar instansi pemerintah,
dalam hal ini BKSDA Provinsi Bengkulu dan DKP Kabupaten Seluma telah 
diselesaikan secara keperdataan melalui upaya Tindakan Hukum Lain yang 
dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejati Bengkulu untuk memediasi kedua 
belah pihak. Timbulnya Kesepakatan Bersama untuk mengembalikan fungsi awal 
Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma Register 93 dan terhadap bangunan di atasnya 
tetap dipertahankan sampai dengan paling lambat tahun 2024 setelah mencapai 
nilai 0 (nol) tanpa ada anggaran perbaikan ataupun pemeliharaan. Klausul 
kesepakatan tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh masing-masing instansi 
di atas materai yang cukup sehingga para pihak wajib melaksanakan isi 
Kesepakatan Bersama tersebut sebagaimana mestinya. Tercapainya kata sepakat 
melalui mediasi maka dengan sendirinya persengketaan tersebut selesai atau 
berakhir. Dalam hal tercapainya Kesepakatan Bersama maka dibutuhkan 
penguatan dalam bentuk akta perdamaian sebagai putusan mediasi perlu 
didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Selain itu Peraturan 
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan 
Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata 
Usaha Negara perlu diundang-undangkan dalam Lembara Negara sehingga 
aturannya menjadi jelas mengenai tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara 
dalam melaksanakan tugas keperdataan sehingga timbul kemandirian kerja bagi
Jaksa Pengacara Negara itu sendiri.
 Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, mediasi, sengketa, instansi pemerintah
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) | 
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) | 
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science | 
| Depositing User: | irma rohayu | 
| Date Deposited: | 27 Sep 2023 07:07 | 
| Last Modified: | 27 Sep 2023 07:07 | 
| URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/16450 | 

