PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SELUMA DENGAN BKSDA PROVINSI BENGKULU

Penelitian tesis ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa peranan Jaksa
Pengacara Negara sebagai mediator berikut kekuatan hukum yang mengikat
terhadap proses penyelesaian sengketa antar instansi pemerintahan yang dilakukan
oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut. Metode penelitian yuridis normatif melalui
pendekatan undang-undang dan studi kasus dilengkapi data sosiologis sebagai
penunjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa antar instansi pemerintah,
dalam hal ini BKSDA Provinsi Bengkulu dan DKP Kabupaten Seluma telah
diselesaikan secara keperdataan melalui upaya Tindakan Hukum Lain yang
dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejati Bengkulu untuk memediasi kedua
belah pihak. Timbulnya Kesepakatan Bersama untuk mengembalikan fungsi awal
Kawasan Cagar Alam Pasar Seluma Register 93 dan terhadap bangunan di atasnya
tetap dipertahankan sampai dengan paling lambat tahun 2024 setelah mencapai
nilai 0 (nol) tanpa ada anggaran perbaikan ataupun pemeliharaan. Klausul
kesepakatan tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh masing-masing instansi
di atas materai yang cukup sehingga para pihak wajib melaksanakan isi
Kesepakatan Bersama tersebut sebagaimana mestinya. Tercapainya kata sepakat
melalui mediasi maka dengan sendirinya persengketaan tersebut selesai atau
berakhir. Dalam hal tercapainya Kesepakatan Bersama maka dibutuhkan
penguatan dalam bentuk akta perdamaian sebagai putusan mediasi perlu
didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Selain itu Peraturan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan
Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara perlu diundang-undangkan dalam Lembara Negara sehingga
aturannya menjadi jelas mengenai tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara
dalam melaksanakan tugas keperdataan sehingga timbul kemandirian kerja bagi
Jaksa Pengacara Negara itu sendiri.
Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, mediasi, sengketa, instansi pemerintah