KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA YANG DIBUAT SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 mengubah norma
Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUP dimana secara substantif terhadap
waktu (momentum) pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya adalah
“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” menjadi “pada waktu atau
sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan”,
sementara dalam Pasal 35 ayat (1) UUP menyatakan bahwa “harta benda yang
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Penelitian ini difokuskan
pada bagaimana kedudukan harta bersama dalam perjanjian pemisahan harta yang
dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015, dan
akibat hukum pemisahan harta bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 69/PUU-XIII/2015 terhadap perikatan dengan pihak ke-tiga dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep
(conceptual approach). Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan harta
bersama dalam perjanjian pemisahan harta yang dibuat berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015, baik pada perjanjian
pemisahan harta yang pertama kali dibuat, maupun perjanjian perubahan atas
perjanjian pemisahan harta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU�XIII/2015, kedudukan harta bersama dan/atau hasil harta bersama baik secara
keseluruhan (bulat), maupun sebagian, adalah sebagai objek dari perjanjian
pemisahan harta, yakni harta yang diubah status hukumnya menjadi harta masing�masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian
pemisahan harta, dan akibat hukum pemisahan harta bersama pasca putusan
mahkamah konstitusi nomor: 69/PUU-XIII/2015 terhadap perikatan dengan pihak
ke-tiga, berupa akibat hukum bagi para pihak (calon suami dan calon isteri, atau
suami dan isteri, maupun pihak ke-tiga) yakni adanya potensi keuntungan,
maupun risiko kerugian terhadap mereka. Selain itu terhadap perjanjian
pemisahan harta, maupun perikatan dengan pihak ke-tiga tetap sah, sepanjang
memenuhi unsur Pasal 1320 BW, dan tidak melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 139, 140 ayat (1), Pasal 141, Pasal
142, Pasal 143 BW, dan Pasal 48 ayat (1) KHI (untuk yang beragama Islam).
Kata kunci: Perjanjian pemisahan harta bersama berdasarkan UUP, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015.