PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem self assessment
terhadap Wajib Pajak dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui hambatan penerapan sistem
self assessment oleh wajib pajak dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris.
Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian
ini adalah para wajib pajak di Kota Bengkulu. Untuk menganalisa data penelitian
digunakan analisis yuridis kualitatif. menunjukkan dalam pengumutan BPHTB
melalui jasa PPAT, Sesuai dengan ketentuanUndang-undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan terlaksana dengan
baik, mengingat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan sumber
pendapatan daerah yang cukup potensial, maka agar potensi tersebut bisa
dioptimalkan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menerapkan kebijakan untuk
melaksanakan reformasi perpajakan, yaitu dengan Self assesment. Hambatan
dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Nomor 13 Tahun 2011
dalam pengumutan BPHTB melalui jasa PPAT berkaitan dengan akta yang
dibuatnya adalah : 1) Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan�peraturan BPHTB yang terus berkembang; 2) Data-data NJOP tahun terakhir
belum diketahui apabila jual-beli dilakukan pada awal tahun sehingga harus
meminta surat keterangan NJOP dari Kantor Pelayanan PBB setempat; 3) Jual�beli di bawah tangan seperti proses jual beli maupun pembagian warisan yang
belum dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu untuk tanah�tanah yang belum bersertifikat, biasanya dalam transaksi hanya dikuatkan adanya
saksi dan mengetahui Perangkat Kelurahan.
Kata kunci : Self Assessment, wajib pajak, BPHTB.