PELAKSANAAN PEMBAHARUAN PROSES PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA

Telah banyak kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan, akan tetapi tidak
menampakkan hasil yang begitu masif untuk mengurangi terjadinya kejahatan
tindak pidana korupsi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
alasan Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara menghentikan
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari hukum progresif. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis kualitatif dengan menggabungkan fakta di
lapangan dan menganalisa dengan peraturan perundang-undangan dan bahan
hukum lainnya sehingga menghasilkan sebuah analisis dan kesimpulan. Dengan
teknik penentuan sample yang telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan
pertimbangan kecakapan dan kedudukan yang dapat mewakili populasi
penelitian. Penyelidikan tindak pidana korupsi seyogyanya menemukan peristiwa
pidana dan bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Hukum progresif menghendaki para penegak hukum khususnya para Jaksa
menindak para koruptor sesuai dengan hukum yang berlaku, namun dalam
penyelesaian kasus tersebut tetap berpikir progresif. Pemikiran hukum progresif
dalam pelaksanaanya telah diterapkan oleh Jaksa Penyelidik pada Kejaksaan
Negeri Bengkulu Utara dengan melakukan pengehentian penyelidikan tindak
pidana korupsi yang didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara
dugaan tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum administrasi dengan
cara mengembalikan kerugian negara dan dengan pertimbangan apabila
diselesaikan melalui mekanisme pidana, biaya operasional yang ditanggung oleh
negara jauh lebih besar dari kerugian negara yang mampu diselamatkan.
Sehingga lebih membawa mamfaat lebih bagi banyak orang, khususnya pelaku
masih diberi peluang untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari.
Kata Kunci : Jaksa, Penyelidikan, Hukum Progresif