TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAJELIS HAKIM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKULU KELAS 1 A)

Tujuan penelitian adalah mendapat gambaran, memahami serta menganalisis
pengaturan hukum tentang tanggungjawab pidana korporasi yang melakukan
tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi,
di Indonesia, memahami serta menganalisis ketentuan tentang
pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dan penerapannya yang melakukan
tindak pidana korupsi (Studi Putusan Majelis Hakim Pada Wilayah Hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Jenis penelitian dalam penelitian ini
adalah penelitian hukum normatife. Hasil penelitian adalah Pengaturan hukum
korporasi di Indonesia saat ini belum diatur di dalam KUHP yang ada saat ini
akan tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP.
Ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi di Indonesia yang ada di luar
KUHP mengacu kepada doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability serta
ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi di Indonesia, dimana dalam
proses penuntutannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang
terkait, korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan dijadikan
tersangka dan terdakwa dan sanksi yang diberikan dapat berupa denda dan
pencabutan izin. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak
Pidana Korupsi (Studi Putusan Majelis Hakim Pada Wilayah Hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu) dapat dibebankan
kepada korporasi dalam proses mengadili dan memutus perkara tersebut, Majelis
Hakim mempedomani PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang seharusnya tidak
ditafsirkan dan digabungakan secara bersama. dalam tataran pelaksanaan kedua
putusan yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada
Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, telah dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatan hukumnya, dan dihukum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi