PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT LEMBAGA ADAT KAUR DI KABUPATEN KAUR

Tindak pidana zina yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kaur
merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum adat masyarakat
setempat yang mempunyai sanksi, karena tindak pidana zina pada
masyarakat di Kabupaten Kaur merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan nilai-nilai atau norma dan perbuatan zina dapat
mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat setempat, oleh
sebab itu pelaku yang melakukan zina di Kabupaten Kaur harus
melaksanakan sanksi melalui musyawarah mufakat Lembaga Adat
Kaur. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan
mendiskripsikan kategori perbuatan tindak pidana perzinaan menurut
hukum adat di Kabupaten Kaur. Untuk mengetahui dan
mendiskripsikan proses penyelesaian tindak pidana Perzinaan melalui
musyawarah mufakat LAKU (Lembaga Adat Kaur) di Kabupaten
Kaur serta mendeskripsikan masyarakat memilih penyelesaian tindak
pidana perzinaan melalui musyawarah mufakat LAKU (Lembaga
Adat Kaur) di Kabupaten Kaur. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder
dan primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat adat
Lembaga Adat di Kecamatan Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning
dan Kecamatan Padang Guci hulu, Kabupaten Kaur, seluruh perangkat
Desa ,seluruh masyarakat yang menjadi saksi, seluruh pelaku tindak
pidana perzinaan dan seluruh pihak keluarga pelaku. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kategori tindak pidana perzinaan di Kabupaten
Kaur adalah apabila pelaku tindak pidana tersebut salah satunya atau
keduanya terikat tali perkawinan yang disebut dengan
“megawi/menaugawi”. Proses penyelesaiannya adalah dengan
musyawarah yaitu “beghije/berasan”. Adapun alasan Masyarakat
memilih hukum adat dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana
perzinaan yaitu pertama Prosesnya cepat Kedua , Sanksi Adat
dianggap sebagai sanksi sosial sehingga dapat memberikan efek jera.
Kata Kunci : Tindak Pidana Perzinaan, Musyawarah Mufakat, LAKU