KEPTIA, FITRIANI and Antory, Royan and M.Abdi, M.Abdi (2020) PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT LEMBAGA ADAT KAUR DI KABUPATEN KAUR. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![tesis [thumbnail of tesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png) Text (tesis)
            
              
Text (tesis)
tesis keptia-converted.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (1MB)
Abstract
Tindak pidana zina yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kaur 
merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum adat masyarakat 
setempat yang mempunyai sanksi, karena tindak pidana zina pada 
masyarakat di Kabupaten Kaur merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai atau norma dan perbuatan zina dapat 
mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat setempat, oleh 
sebab itu pelaku yang melakukan zina di Kabupaten Kaur harus 
melaksanakan sanksi melalui musyawarah mufakat Lembaga Adat 
Kaur. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan 
mendiskripsikan kategori perbuatan tindak pidana perzinaan menurut 
hukum adat di Kabupaten Kaur. Untuk mengetahui dan 
mendiskripsikan proses penyelesaian tindak pidana Perzinaan melalui 
musyawarah mufakat LAKU (Lembaga Adat Kaur) di Kabupaten 
Kaur serta mendeskripsikan masyarakat memilih penyelesaian tindak 
pidana perzinaan melalui musyawarah mufakat LAKU (Lembaga 
Adat Kaur) di Kabupaten Kaur. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder 
dan primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat adat
Lembaga Adat di Kecamatan Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning 
dan Kecamatan Padang Guci hulu, Kabupaten Kaur, seluruh perangkat 
Desa ,seluruh masyarakat yang menjadi saksi, seluruh pelaku tindak 
pidana perzinaan dan seluruh pihak keluarga pelaku. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kategori tindak pidana perzinaan di Kabupaten 
Kaur adalah apabila pelaku tindak pidana tersebut salah satunya atau 
keduanya terikat tali perkawinan yang disebut dengan 
“megawi/menaugawi”. Proses penyelesaiannya adalah dengan 
musyawarah yaitu “beghije/berasan”. Adapun alasan Masyarakat 
memilih hukum adat dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana 
perzinaan yaitu pertama Prosesnya cepat Kedua , Sanksi Adat 
dianggap sebagai sanksi sosial sehingga dapat memberikan efek jera. 
Kata Kunci : Tindak Pidana Perzinaan, Musyawarah Mufakat, LAKU
| Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) | 
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) | 
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science | 
| Depositing User: | irma rohayu | 
| Date Deposited: | 29 Sep 2023 07:53 | 
| Last Modified: | 29 Sep 2023 07:53 | 
| URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/16512 | 

