TINJAUAN YURIDIS FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pemerintah mengatur tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat
sebanyak 20% dari luasan hak oleh perusahaan perkebunan. Ketentuan yang
menjadi kewajiban perusahaan ini masih belum diatur dalam pengaturan hukum
yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.
Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menganalisa pengaturan hukum Fasilitasi
Pembangunan Kebun Masyarakat oleh perusahaan perkebunan dan hambatan
yang ditemui dalam pelaksanaannya. Perusahaan Perkebunan yang menjadi fokus
penelitian adalah PT. Pamor Ganda HGU Nomor 16/1989 dengan cara studi
dokumen perpanjangan HGU-nya. Penelitian bersifat normatif dengan pendekatan
Perundang-undangan. Metode analisis dengan analisis isi, selanjutnya dilakukan
penafsiran untuk memahami kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaturan hukum di bidang pertanahan, UMKM dan perkebunan belum bisa
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Fasilitasi
Pembangunan Kebun Masyarakat oleh perusahaan perkebunan. Hambatan
perusahaan yaitu luas kebun petani plasma di sekitar areal perkebunan belum bisa
memenuhi syarat luasan 20%. PT. Pamor Ganda memenuhi kewajiban Fasilitasi
Pembangunan Kebun Masyarakat dengan melepaskan areal HGUnya seluas 114
hektar.
Kata Kunci : Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat, perpanjangan HGU,
Petani Plasma