PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI BENGKULU TERHADAP PROGRAM SIARAN TELEVISI LOKAL

Perkembangan media massa pertelevisian menimbulkan dampak positif dan negatif
terhadap sosial budaya masyarakat. Program siaran televisi terutama televisi lokal
menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (1)
yang berbunyi “isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan
manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuasaan
bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan
budaya Indonesia” namun siaran televisi lokal termasuk siaran televisi lokal
Bengkulu seringkali menayangkan berita-berita yang mengandung unsur pornografi,
kekerasan, hedonisme, NAPZA, iklan rokok, dan pemutaran lagu yang mengandung
unsur seksual yang seharusnya diawasi dan ditindak Lebih lanjuti oleh Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 Tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (2) butir c memberikan kewenangan kepada
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk “mengawasi pelaksanaan peraturan dan
pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran”. Tujuan penelitian ini
ingin mengetahui dan memahami pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
(KPID) Bengkulu terhadap program siaran televisi lokal dan tindakan hukum yang
diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu terhadap
pelanggaran isi Siaran Televisi Lokal. Penelitian ini mengunakan metode penelitian
hukum empiris dengan analisis data secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa, pertama, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
menyelengarakan pengawasan oleh tim pemantau yang bertugas selama 16 jam
sehari, dimana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menemukan pelanggaran
yaitu, pelanggaran rokok, pelanggaran adegan kekerasan, pelanggaran lagu berunsur
seksualitas. Kedua tindakan hukum yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah (KPID) Bengkulu kepada Televisi Lokal yang terbukti melanggar Standar
Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif baru sebatas surat teguran tertulis
padahal sanksi administrasi itu dapat pula berupa sanksi administrasi yang lain seperti
pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan pencabutan izin
penyelenggaraan penyiaran sebagaimana di atur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang￾Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Kata kunci : pengawasan, KPID Bengkulu, program siaran, televisi lokal
xiii
ABSTRACT