PELAKSANAAN MENGENAI PENGELUARAN BENIH BENING LOBSTER BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER , KEPITING , DAN RAJUNGAN DI KOTA BENGKULU

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting
(Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp) pada Pasal 5 bahwa ada peraturan
mengenai pengeluaran benih bening lobster oleh nelayan penangkap benih bening
lobster bersama eksportir. Lalu dalam pelaksanannya ternyata begitu banyak
pelaksanaan yang tidak mematuhi syarat dan ketentuan pengeluaran benih bening
lobster. Oleh karena itu perlu ada penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu
menganalisis pelaksanaan pengaturan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020
mengenai syarat dan ketentuan serta penegakan hukum terhadap pengeluaran
benih bening lobster. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka penulis
menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tujuan mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya didalam
masyarakat. Dari penelitian ini diketahui pelaksanaan pada Permen KP Nomor 12
Tahun 2020 tidak berjalan optimal karena pelaku usaha baik nelayan dan eksportir
hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, kemudian lemahnya penegakan
hukum baik secara peraturan begitu juga dengan pelaksanaan aturan. Hal ini bisa
mengancam keberlangsungan hidup lobster di Kota Bengkulu jika kurangnya
perlindungan hukum terhadap benih bening lobster yang termasuk kategori
Plasma Nutfah, maka diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian
lebih dalam khususnya menegakkan kesadaran kepada pelaku usaha eksportir dan
nelayan yang memanfaatkan benih bening lobster guna menjaga keberlangsungan
hidup lobster.
Kata Kunci : Permen KP No. 12 Tahun 2020, Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, Ekspor Benih Bening Lobster