TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) TELUK SEPANG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 112/G/LH/2019/PTUN.BKL

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan Proyek
Strategi Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Stategis Nasional. Namun dalam pelaksanaan nya menimbulkan persoalan terkait
lingkungan hidup dan masyarakat. Terkait permasalahan tersebut dapat dilihat
dalam pendirian PLTU di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu. Masyarakat
Teluk Sepang telah mengajukan gugatan kepada PTUN Bengkulu.Putusan Hakim
dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu Nomor
112/G/LH/2019/PTUN.BKL berpendapat bahwa penggugat tidak mempunyai
legal standing, potensi PLTU di kemudian hari dapat dicegah dengan adanya
dokumen Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) , dan PLTU Teluk
Sepang merupakan PSN, sehingga dengan demikian kesesuaian tata ruang dapat
mengacu ke Pasal 114a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas
bagaimana pengaturan pendirian PLTU di Indonesia yang memuat pertimbangan
mengenai lingkungan hidup menurut Peraturan Perundang-undanganan dan
mendeskripsikan pertimbangan hukum pendirian PLTU Teluk Sepang menurut
Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN.BKL.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan analisi
bahan hukum secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertama,dari semua pengaturan yang menjadi landasan pembangunan PLTU telah
memberikan aspek perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat namun dalam hal dampak hasil operasional berupa
limbah PLTU belum ada ketentuan khusus yang mengatur. Kedua, dalam
pendirian PLTU Teluk Sepang Kota Bengkulu, belum mengacu sepenuhnya
kepada peraturan perundang-undangan, sehingga terindikasi adanya cacat
kewenangan, dan cacat substansi dan mengenai pertimbangan pendirian dalam
putusan nomor 112/G/LH.2019/PTN.BKL belum sesuai karena putusan hakim
belum mempertimbangkan keseluruhan peraturan mengenai pendirian PLTU
Teluk Sepang.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pendirian PLTU, Peraturan Perundnag�undangan, Putusan PTUN