PELAKSANAAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BENGKULU DALAM MELAKUKAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dalam kerangka mewujudkan sistem hukum nasional, tentunya harus
memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang
berlaku, baik dalam garis vertikal maupun horizontal. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu sebagai
perpanjangan tangan Kemenkumham berperan sebagai koordinator harmonisasi
dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu dalam melakukan
harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu dan untuk mengetahui hambatan
yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Provinsi Bengkulu dalam melakukan harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris
dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan
teori kewenangan, harmonisasi, otonomi daerah dan peraturan perundang�undangan sebagai landasan kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Keterlibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM dalam proses harmonisasi merupakan hal yang penting mulai dari tahap
perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan
Daerah. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum pernah dilakukan
harmonisasi terhadap Peraturan Daerah Provisi Bengkulu. Kendala belum pernah
dilakukannya harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu antara lain
disebabkan oleh egoisme sektoral, pola koordasi yang kurang efektif dan terdapat
dualisme pedoman yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang�undangan.
Kata kunci : Kewenangan, Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah