PENGAWASAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPLH) USAHA LAUNDRY DI KELURAHAN KANDANG LIMUN KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGUNGAN HIDUP

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pelaku usaha kecil memenuhi
dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPLH). Usaha kecil di Kota Bengkulu mengalami
perkembangan yang cukup pesat seperti usaha laundry. Berdasarkan data dari
DPMPTSP Kota Bengkulu terintegrasi dengan aplikasi OSS terdapat 31 laundry
yang wajib dilengkapi dokumen SPPLH. Pelaku usaha yang tercantum dalam
dokumen SPPLH. Pelaku usaha laundry melaksanakan usahanya berdasarkan
kewajiban yang tercantum dalam dokumen SPPLH. Tujuan penelitian untuk
mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pengawasan Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH) Usaha
Laundry di Kelurahan Kandang Limun Berdasarkan Peraturan Menteri LHK
Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup. Metode
penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan analisis data secara
yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan belum
dijalankan secara maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku yang memiliki
kewenangan pengawasan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha
laundry. Selain itu, pengawasan hanya dilakukan apabila ada laporankhusus terkait
usaha laundry yang telah memiliki SPPLH yaitu sebanyak dua kali setahun dan
tidak pernah melakukan sidak. (2) Hambatan pengawasan pelaksanaan dibagi
menjadi hambatan hukum dan non hukum, pada hambatan hukum yaitu regulasi
yang ada tidak berjalan secara maksimal, sedangkan hambatan non hukum yaitu
keterbatasan SDM yang dimiliki oleh DinasLingkungan Hidup Kota Bengkulu
sehingga tidak mampu menjalankan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha
yang memiliki dokumen SPPLH, serta kurangnya sosialisasi sarana dan prasarana.
KATA KUNCI : Pengawasan, Pelaksanaan, SPPLH, Usaha Laundry