PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP IDENTITAS KELAHIRAN ANAK YANG BELUM TERDAFTAR DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Kelahiran merupakan peristiwa penting yang perlu didaftarkan paling lambat
60 hari sejak kelahiran terjadi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Bagi masyarakat yang terlambat
mendaftarkan identitas kelahiran akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Per tahun 2020-2021 sebanyak
9480 masyarakat yang mendaftarkan identitas kelahiran melampaui batas waktu.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi administratif
terhadap identitas kelahiran anak yang belum terdaftar di Kota Bengkulu berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan apa yang menjadi faktor penghambat
masyarakat dalam pengurusan identitas kelahiran anak dan peran ideal Pemerintah
Daerah Kota Bengkulu dalam mengatasi keterlambatan pendaftaran identitas
kelahiran anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi
administratif terhadap identitas kelahiran anak yang belum terdaftar di Kota
Bengkulu dan mengetahui faktor penghambat dan peran Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu dalam mengatasi keterlambatan pendaftaran identitas kelahiran anak.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian
sosio legal research. Dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.
Penerapan sanksi administratif terhadap identitas kelahiran anak yang belum terdaftar
di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil belum
sepenuhnya diterapkan. Adapun bentuk sanksi administratif yang disarankan dapat
menjadi pilihan ialah pengenaan uang paksa (dwangsom). Faktor penghambat
pendaftaran identitas kelahiran anak terdiri dari faktor yuridis dan teknis. Peran
Pemerintah Kota Bengkulu untuk mengatasi keterlambatan pendaftaran identitas
kelahiran anak, yaitu dengan membuat program-program yang lebih memudahkan
masyarakat untuk dapat mendaftarkan identitas kelahiran anak. Salah satu program
berupa HD bersalin disarankan dapat diperluas dan dapat memanfaatkan peran Ketua
RT dalam pendataan.
Kata kunci: Sanksi Administratif, Identitas Kelahiran, Administrasi
Kependudukan