PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MELALUI SISTEM E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BENGKULU

Teknologi revolusi industri 4.0 mengharuskan seluruh sistem harus
terdigitalisasi maka pemerintah melaksanakan sistem yang dinamakan e�government (elekronik government),berdasarkan peraturan perundang-undangan
tata kelola pemerintahan wajib dijalankan menggunakan prinsi e-government
maka berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Setiap perangkat daerah
di wajibkan Untuk Melaksanakan e-government termasuk Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Dukcapil) kota Bengkulu, Konsep e-government hadir sebagai
upaya untuk memangkas birokrasi dalam pelayanan publik sehingga pelayanan
menjadi cepat dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana
“Pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan
catatan sipil melalui sistem e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu dan Apa kendala yang menghambat “Pemenuhan
hak masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
melalui sistem e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Dukcapil) Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum empiris.
Hasil Dari pembahasan, pengamatan, serta penelitian maka dapatlah disimpulkan
sebagai berikut :Hak masyarakat dalam konteks pelayanan administrasi
kependudukan dokumen dan data kependudukan Dinas Dukcapil Kota Bengkulu
memiliki Tugas Pokok dan Fungsi e-government merupakan upaya untuk
menyederhanakan Birokrasi, slawe merupakan satu-satunya aplikasi di dinas
Dukcapil pada pasal 4 perwal SLAWE tidak mencakup pencatatan sehingga
secara hak Masyarakat tidak terlaksana secara utuh. Kendala pemenuhan hak
masyarakat dalam admininstrasi kependudukan di Kota Bengkulu dibagi menjadi
dua yaitu faktor hukum dan non-hukum adapun faktor hukum yaitu: SLAWE
tidak mencakup pencatatan administrasi publik tidak ada mekhanisme yang
mengatur perlindungan data,Non-Hukum :Aplikasi E-government hanya ada
SLAWE dan Aplikasi tersebut hanya dapat diakses pada Jam kerja,Kurangnya
Sumber daya Manusia ,Server Yang sering error, dan tidak adanya feedback maka
dibutuhkan masih dibutuhkan perbaikan dan koreksi terhadap faktor yang
menyebabkan pelayanan publik belum maksimal.
Kata Kunci: Pemenuhan Hak Masyarakat,Kependudukan dan Catatan Sipi, e�government