PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan terhadap kosmetik tanpa izin edar di Kota Bengkulu
dan mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kosmetik
tanpa izin edar di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
ialah metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini data yang digunakan
ialah data primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis secara yuridis
kualitatif dengan cara berpikir deduktif-induktif. Berdasarkan dari hasil penelitian
yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Penegakan hukum oleh
Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap kosmetik tanpa izin edar di Kota
Bengkulu berupa pemberian sanksi administratif, dicabut izin serta disita untuk
dimusnahkan, dan (2) Faktor Penghambat yang di hadapi petugas Balai Besar
POM dalam penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi (kosmetik)
tanpa izin edar adalah (a) Faktor Hukum yaitu tidak adanya aturan khusus
mengenai tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar karena masih menyatu
dengan tindak pidana, (b) faktor penegak hukumnya, sumber daya manusia yang
ada masih belum berkualitas, kurangnya jumlah penyidik yang berkompeten baik
itu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan
Makanan, kurangnya koordinasi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim
kemudian masih rendahnya putusan hakim terhadap pelaku peredaran kosmetik
tanpa izin edar, (c) Faktor sarana dan fasilitas serta finansial yang kurang
memadai (d) Faktor masyarakat, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum
masyarakat dan pelaku usaha.