TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO.35/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl

Eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan dan sifatnya sangat esensial
dalam rangka penegakan hukum pidana material dan putusan akhir merupakan akhir dari
proses persidangan perkara pidana. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka
akan dilakukan eksekusi olej Jaksa. Dalam tindak pidana Korupsi terdapat jenis pidana
tambahan yakni pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan pembayaran uang pengganti juga memiliki limitasi waktu dalam proses
pembayarannya dan apabila tidak memenuhi waktu tersebut akan dilakukan penyitaan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi
penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data
yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis
kualitatif. Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan didapati bahwa pelaksanaan
pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Bengkulu sama dengan apa yang diatur
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana harus ada putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, kemudian dilakukan penelusuran asset, selanjutnya maka akan
dilakukan penyitaan, terhadap barang sitaan tersebut disimpan di Kejaksaan, hambatan
yang dihadapi aparat penegak hukum adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum,
faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan.
Kata Kunci: Pembayaran Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan