IMPLIKASI ALIH KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG�UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus saat ini menjadi
kewenangan dari pemerintah provinsi dimana sebelumnya kewenangan tersebut
merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan kewenangan
tersebut bertujuan untuk menciptakan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan,
namun pada kenyataannya muncul permasalahan baru salah satunya berkaitan dengan
rentang kendali dan masalah kewenangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji
dua permasalahan, yaitu yang pertama bagaimana pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap alih kewenangan
pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Bengkulu dan
yang kedua apa hambatan bagi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan
undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Provinsi Bengkulu sudah bisa dikatakan
efektif dan efisien setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum
empiris atau sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi
dokumen dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Provinsi
Bengkulu pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah masih belum cukup efektif dan efisien. Hambatan yang dialami
oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan,
rentang kendali Pemerintah Provinsi Bengkulu yang cukup jauh, pengawasan, serta
kondisi geografis dan kultural dari masing-masing daerah yang ada di Provinsi
Bengkulu.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Alih Kewenangan, Pendidikan.